Membangun Literasi Digital dengan 4 Pilar

Share post
Meithiana Indrasari, Fasilitator Gerakan Indonesia Cakap Digital, di acara GPR Academy BPSDM Jatim 2023, Surabaya, Senin (5/12/2023). Foto: Rouf/BPSDM Jatim

Literasi digital bisa dibangun melalui empat pilar utama. Apa saja?

SURABAYA, HUMASINDONESIA.ID – Di hadapan 52 peserta, Fasilitator Gerakan Indonesia Cakap Digital Meithiana Indrasari mengajak seluruh peserta GPR Academy BPSDM Jatim 2023 untuk menumbuhkan sikap berliterasi digital. Sebab, literasi digital merupakan bagian dari upaya humas untuk membangun rekam jejak digital yang baik.

“Kita yang ada jenjang karier ini penting untuk menjaga rekam jejak digital. Karena berbagai hal negatif di ranah digital berpotensi merusak karier,” kata perempuan yang karib disapa Mei itu mengawali pemaparan kelas “Literasi Digital” yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa Timur (BPSDM Jatim) di Surabaya, Selasa (5/12/2023).

Menurut perempuan yang juga merupakan dosen di Universitas Dr. Soetomo tersebut, membangun literasi digital bisa dilakukan dengan pemantapan empat pilar. Yakni, etika digital, budaya digital, keamanan digital, dan kecakapan digital.

Etika digital merujuk pada sikap yang mesti dilakukan saat mengakses ruang digital. Etika digital meliputi empat hal, yaitu kesadaran, integritas, tanggung jawab, dan kebajikan. Artinya, seseorang yang mengakses ruang digital hendaknya sadar dan memiliki tujuan baik. Adapun integritas bermakna tentang kejujuran. Hal ini bisa diterapkan saat berkomentar di media sosial untuk tidak menyematkan kata-kata kasar.

Selanjutnya, sikap tanggung jawab ditunjukkan dengan paham akan konsekuensi atas perilaku apa pun yang ditunjukkan di media sosial. Kemudian, etika kebajikan berarti mengakses ruang digital untuk hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Dengan memahami prinsip ini, orang akan berpikir dua kali untuk membagikan konten orang lain bila memuat hal-hal negatif.

Konten yang berisi negatif sejatinya telah diatur dalam perundang-undangan. Jenis konten negatif menurut UU ITE antara lain konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian, dan penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

Pilar kedua adalah budaya digital. Budaya digital yang baik dapat diterapkan melalui representasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Misalnya, sila pertama dapat dipahami dengan cinta kasih serta menghormati kepercayaan pengguna media sosial lain. Sementara sila kedua dapat dilakukan dengan menerapkan sikap adil dan setara. Begitu seterusnya. “Penguatan karakternya dengan berpedoman pada Pancasila,” ujarnya.

Pilar ketiga, yakni keamanan digital. Kompetensi keamanan digital meliputi mengamankan perangkat digital, identitas digital, mewaspadai penipuan digital, memahami rekam jejak digital, dan memahami keamanan digital bagi anak.

Terakhir, atau pilar keempat, kecakapan digital merupakan individu yang dianggap sudah mumpuni dalam bermedia digital. Mereka yang cakap secara digital berarti memiliki wawasan tentang lanskap digital, digital platform, search engine di intenet, transaksi digital, maupun ekosistem digital lainnya. “Penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan setiap platform media sosial,” kata perempuan yang juga berprofesi sebagai dosen di Univesity Phillipines.

Pemaparan materi yang disampaikan oleh Mei menarik perhatian Uni, perempuan yang kini berprofesi sebagai Satpol PP di salah satu daerah di Jawa Timur. Uni menanyakan cara merespons komentar negatif di media sosial terkait pekerjaan Satpol PP yang selalu dianggap salah di mata masyarakat.

Mei menjawab kecenderungan warganet di Indonesia memang berempati kepada korban. Tantangan Satpol PP adalah menyajikan konten dengan pengambilan angle yang baik yang tidak menimbulkan kesan bahwa orang yang ditindak adalah korban. aza


Share post

Tentang Penulis
Humas

Humas