Agar Humas Pemerintah Kuat

Share post
Sumber: https://pengusahadunia.com/

Sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, humas pemerintah terus dituntut memperbaiki tata kelolanya. Kabar baiknya, perbaikan tata kelola humas Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) terus bergulir meski sebagian masih parsial. Sayangnya, Inpres tersebut belum secara spesifik membahas best practice tata kelola kehumasan Pemerintah.  Memang sudah ada Permenpan RB No 30 Tahun 2011 tentang pedoman umum tata kelola kehumasan di lingkungan Pemerintah. Tetapi sebagai pedoman, isinya cenderung terlalu normatif untuk jadi acuan.

Perbaikan tata kelola humas Pemerintah dapat dikatakan tidak ada yang benar-benar sempurna. Setiap instansi punya cara masing-masing untuk menguatkan kehumasannya dengan benchmarking parsial sampai trial and error. Tentu saja cara ini menghabiskan banyak sumber daya, terutama waktu dan tenaga. Transformasi tata kelola humas menjadi sangat tergantung figur pemimpin tertingginya, bukan hanya pimpinan unit kehumasannya.

Ada sejumlah permasalahan mendasar humas pemerintah tidak berkembang. Pertama, unit kehumasan instansi tersebut (bekerja) tidak fokus. Kedua, tidak ada perhatian/penghargaan pada spesialisasi kehumasan. Ketiga, budaya silo antara unit teknis dengan unit kehumasan. Keempat, inefisiensi proses bisnis. Kelima, kurangnya engagement dengan stakeholders prominent. Dan keenam, infrastruktur yang kurang diperhatikan. 

Pada aspek kelembagaan, unit kerja humas pemerintah harus mendapatkan posisi yang tinggi. Sayangnya, sebagian instansi Pemerintah masih menempatkan humas sebagai fungsi tambahan. Sebagai contoh, humas ditempatkan dalam satu subbagian dengan organisasi dan tata laksana. Di tingkat kementerian/lembaga, unit kehumasan pemerintah seyogianya berada di eselon II dan dipimpin oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Pimpinan humas harus dekat dengan pimpinan tertinggi kementerian/lembaga. Ada yang malah mengecilkan kedudukan unit kehumasan saat reorganisasi karena dianggap mengurangi fokus organisasi sementara instansinya ingin citra dan reputasi lembaganya meningkat. Tentu saja ini menjadi ironi bagi perkembangan humas pemerintah. 

Kompetensi Khusus
Dalam penguatan sumber daya manusia, seringnya mutasi keluar masuknya pegawai dari unit teknis ke unit kehumasan membuat pegawai tidak bisa mendapatkan tacit knowledge yang memadai untuk mengembangkan tata kelola dan meningkatkan kinerja kehumasan instansinya. Salah satu penyebabnya adalah stigma yang menganggap pekerjaan humas itu terlalu mudah sehingga dapat dijadikan tempat transit bagi pejabat yang belum mendapatkan posisi yang sesuai. Anggapan itu terbukti tidak benar ketika krisis komunikasi harus dihadapi. Banyak pejabat yang gagap dan cenderung tiarap  bahkan sampai ada yang melakukan blunder. Citra dan reputasi instansi Pemerintah dipertaruhkan. 

Tidak semua instansi Pemerintah tingkat K/L/D memilliki pejabat fungsional pranata humas. Padalah kelompok jabatan fungsional ini memiliki kompetensi khusus di bidang kehumasan pemerintah. Kewajiban ini tidak ada dalam satu pun dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kehumasan pemerintah atau tentang aparatur sipil negara. Di berbagai instansi pemerintah, pranata humas bahkan ada yang harus mengerjakan tugas yang bukan level kompetensi jabatannya yang membuat pekerjaan tersebut tidak bisa diklaim angka kreditnya.

Pada akhirnya, budaya kerja di unit kehumasan harus luwes dan terbuka. pejabat/pegawai kehumasan harus diberikan kesempatan untuk mengutarakan ide, pendapat, dan bahkan tanggapan.

Hubungan pimpinan dan bawahan lebih diarahkan ke partnership bukan parentship. Selain itu, keterbukaan penting untuk menjaga sangka baik diantara para pejabat/pegawai unit kehumasan. Kegiatan kehumasan adalah kerja tim, tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Hal lain, humas pemerintah harus dibekali dengan infrastruktur yang memadai berupa sistem informasi kehumasan untuk memudahkan pengelolaan data/informasi yang efisien sangat dibutuhkan. 


Share post

Tentang Penulis
Siko Dian Sigit Wiyanto

Siko Dian Sigit Wiyanto

Wakil Ketua I DPP Ikatan Pranata Humas, Pranata Humas Ahli Pertama Kementerian Selengkapnya...
ARTICLE (1)